Bupati Kolaka Timur adalah kepala daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK merujuk pada penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kasus ini terjadi pada tahun 2023. KPK melakukan operasi penangkapan setelah mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan intensif selama beberapa bulan.

Terdapat tiga tuduhan utama:

1. Penerimaan suap terkait proyek infrastruktur

2. Penggelapan dana bantuan sosial

3. Pemotongan anggaran untuk kepentingan pribadi

Menurut perhitungan KPK, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp45 miliar dari berbagai proyek selama periode 2019-2023.

Masyarakat terbelah:

- Sebagian mendukung KPK

- Sebagian lain masih percaya pada bupati

- Banyak yang kecewa dengan penurunan kualitas pembangunan

Dampaknya meliputi:

• Penundaan beberapa proyek strategis

• Peninjauan ulang APBD

• Penurunan kepercayaan investor

• Meningkatnya pengawasan dari pemerintah pusat

Proses hukum yang sedang berjalan:

1. Tahap penyidikan oleh KPK

2. Penyusunan berkas perkara

3. Penyerahan ke pengadilan Tipikor

4. Perkiraan persidangan mulai awal 2024

Berdasarkan UU Tipikor, sanksi maksimal meliputi:

- Hukuman penjara 20 tahun

- Denda hingga Rp1 miliar

- Pencabutan hak politik

- Pengembalian kerugian negara

KPK menggunakan berbagai metode:

• Penyadapan telepon

• Pengamatan lapangan

• Dokumen anggaran

• Kesaksian saksi ahli

• Transaksi keuangan mencurigakan

Upaya yang sedang dilakukan:

1. Pelatihan integritas ASN

2. Sistem pengaduan masyarakat

3. Audit internal berkala

4. Transparansi pengadaan barang/jasa

5. Kolaborasi dengan KPK dan BPKP

Secara otomatis ditangguhkan sesuai Pasal 27 PP No.27/1983:

1. Non-aktif sementara selama proses hukum

2. Jika divonis bersalah, terjadi pemakzulan

3. Wakil bupati mengambil alih jabatan.

Proses berlangsung minimal 20 hari:

1. 1x24 jam penahanan awal

2. 3 hari penetapan tersangka

3. 20 hari penyidikan

4. Berlanjut ke pengadilan Tipikor yang memakan waktu 3-6 bulan per tingkat.

Berdasarkan pola kasus serupa, kemungkinan besar terkait suap proyek pembangunan atau pengadaan barang daerah. KPK biasanya mengungkap detail setelah 1x24 jam penahanan termasuk modus dan nilai kerugian negara.

OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK terhadap Bupati Kolaka Timur menunjukkan adanya dugaan korupsi yang tertangkap basah. KPK sebagai lembaga anti korupsi Indonesia melakukan penyergapan saat transaksi tidak sah terjadi.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2023 terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Kasus ini menjadi sorotan nasional sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

Berdasarkan penyelidikan sementara, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp28,7 miliar dari dugaan mark-up proyek dan penyimpangan alokasi dana selama periode 2021-2023. Angka ini mungkin bertambah seiring pendalaman kasus.

Setelah OTT, KPK melakukan penahanan selama 20 hari untuk penyidikan. Proses sedang berjalan dengan pengumpulan bukti-bukti termasuk dokumen proyek, rekening bank, dan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Jika terbukti, tersangka bisa dijerat dengan UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara.